Soppeng — Spionasenews.com. Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKP) Kabupaten Soppeng menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam proses pelaksanaannya.
Temuan tersebut berkaitan dengan mekanisme penetapan penerima bantuan serta penggunaan data sebagai dasar untuk menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan program perbaikan rumah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang diperoleh, program tersebut dilaksanakan melalui pengadaan bahan bangunan yang selanjutnya disalurkan kepada 20 penerima bantuan untuk digunakan dalam pembangunan atau peningkatan kualitas rumah secara swadaya.
Program BSPS sendiri ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang menempati rumah tidak layak huni agar dapat meningkatkan kualitas tempat tinggalnya melalui pola pembangunan secara swadaya.
Namun, dalam pemeriksaannya, BPK menemukan adanya persoalan pada tahapan penetapan calon penerima bantuan.
Penetapan Penerima Jadi Sorotan
Dalam hasil pemeriksaan disebutkan bahwa berdasarkan wawancara dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), proses pemilihan calon penerima dilakukan melalui beberapa tahapan.
Calon penerima terlebih dahulu diusulkan oleh pemerintah desa. Setelah itu dilakukan survei lapangan untuk melihat kondisi rumah dan kelayakan calon penerima. Hasil proses tersebut kemudian menjadi dasar untuk penetapan penerima melalui Surat Keputusan (SK) Bupati.
Secara administratif, mekanisme tersebut menunjukkan adanya proses verifikasi sebelum penerima ditetapkan.
Namun, tim pemeriksa BPK mencatat adanya hal yang perlu mendapat perhatian serius, yakni proses tersebut belum sepenuhnya memperhatikan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu dasar dalam penetapan penerima bantuan.
Kondisi tersebut menjadi penting karena DTSEN merupakan basis data yang digunakan pemerintah dalam mengidentifikasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan demikian, penetapan penerima bantuan yang tidak menjadikan data terpadu tersebut sebagai salah satu dasar dapat menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan sasaran program.
Bukan Sekadar Membangun Rumah
Program BSPS/RTLH bukan sekadar persoalan menyediakan material bangunan kepada masyarakat.
Di balik program tersebut terdapat tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria dan membutuhkan intervensi pemerintah.
Karena itu, proses identifikasi, verifikasi dan validasi penerima menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan program.
Temuan BPK tersebut menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya berada pada tahap pengadaan dan penyaluran bahan bangunan, tetapi juga menyangkut bagaimana penerima bantuan ditentukan sejak awal.
Jika basis data yang menjadi rujukan pemerintah tidak digunakan secara optimal, maka terdapat potensi terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.
20 Penerima Harus Dipastikan Tepat Sasaran
Dengan jumlah penerima sebanyak 20 orang, BPK pada prinsipnya mendorong agar setiap penerima benar-benar memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Usulan pemerintah desa dan hasil survei lapangan memang menjadi bagian penting dalam proses identifikasi. Namun, proses tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan basis data nasional yang relevan agar keputusan yang diambil memiliki dasar yang lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apalagi, bantuan yang bersumber dari anggaran pemerintah pada akhirnya merupakan bentuk intervensi negara kepada masyarakat yang membutuhkan.
Karena itu, transparansi dalam penetapan penerima menjadi hal yang sangat penting.
Pemkab Soppeng Perlu Beri Penjelasan
Temuan pemeriksaan BPK ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng, khususnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Publik tentu membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana 20 penerima tersebut ditetapkan, apakah seluruh penerima memenuhi persyaratan, bagaimana hasil survei lapangan dilakukan, serta mengapa DTSEN tidak menjadi salah satu dasar dalam proses penetapan sebagaimana dicatat oleh tim pemeriksa.
Penjelasan tersebut penting untuk menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat sekaligus memastikan bahwa program pemerintah benar-benar berjalan sesuai ketentuan.
BPK sendiri dalam menjalankan pemeriksaan tidak hanya melihat aspek fisik kegiatan, tetapi juga kepatuhan terhadap ketentuan serta ketepatan proses pengelolaan program pemerintah.
Temuan mengenai penetapan penerima BSPS/RTLH tersebut dengan demikian menjadi catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Masyarakat pun berharap program perbaikan rumah tidak layak huni ke depan benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan dan seluruh proses penetapannya dilakukan secara transparan, objektif, terukur serta berbasis data.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat penjelasan resmi dari Dinas PKP Kabupaten Soppeng terkait alasan DTSEN belum dijadikan salah satu dasar dalam penetapan penerima bantuan tersebut. Konfirmasi dan klarifikasi dari pihak terkait tetap diperlukan agar informasi mengenai temuan pemeriksaan ini dapat disajikan secara berimbang.
