Makassar–Spionasenews.com. Komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel terus diperlihatkan Pemerintah Kabupaten Soppeng. Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan
Pencegahan Korupsi yang digagas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
Rakor tingkat Provinsi Sulawesi Selatan ini mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan penting, mulai dari Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Provinsi, para bupati dan wali kota, hingga pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Menariknya, Bupati Soppeng tidak hadir sendiri. Suwardi Haseng turut memboyong jajaran pejabat strategis Pemerintah Kabupaten Soppeng. Di antaranya Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala BKAD, Kepala Balibangda, serta kepala perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum, pendidikan, dan kesehatan.
Kehadiran jajaran perangkat daerah tersebut memperlihatkan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Pelibatan sejumlah kepala perangkat daerah juga menjadi langkah penting untuk menyelaraskan kebijakan pencegahan risiko penyimpangan, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan.
Melalui forum koordinasi ini, pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat sistem
pengelolaan keuangan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menutup berbagai celah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Bagi Kabupaten Soppeng, keikutsertaan Bupati bersama jajaran strategis Pemkab menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran serta menjalankan program pembangunan.
Penguatan tata kelola pemerintahan bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pengawasan, dan aparat penegak hukum menjadi salah satu kunci mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pencegahan korupsi harus dimulai dari komitmen, diperkuat melalui pengawasan, dan dibuktikan dengan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.
