Soppeng – Spionasenews. Com. Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Penyerahan dokumen strategis ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Soppeng, H. Naspidin, pada Rabu (29/7/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri secara lengkap oleh pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, serta berbagai undangan lainnya.
Penyerahan KUA-PPAS ini merupakan tahapan krusial dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan agar tepat sasaran.
Proyeksi Indikator Makro Positif
Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng memaparkan proyeksi indikator makro pembangunan Kabupaten Soppeng untuk tahun 2027. Pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,83 persen hingga 6,12 persen.
Selain itu, tingkat kemiskinan diproyeksikan dapat ditekan menjadi 5,84 persen hingga 6,19 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada angka 2,67 persen hingga 2,95 persen.
Bupati juga menargetkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai Rp82,97 juta hingga Rp83,89 juta. Di sisi kualitas sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Soppeng ditargetkan berada pada kisaran 74,75 hingga 75,36 poin.
Proyeksi Struktur APBD 2027
Terkait proyeksi struktur APBD Tahun Anggaran 2027, total pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp949,88 miliar. Angka ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp206,76 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp743,12 miliar. Sementara itu, total belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp950,67 miliar.
Di sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp30 miliar. Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp20,04 miliar, serta pembayaran utang daerah sebesar Rp9,16 miliar.
Tantangan Fiskal dan Langkah Strategis.
Meskipun berbagai indikator pembangunan menunjukkan tren yang positif, Bupati Suwardi Haseng secara jujur mengingatkan adanya tantangan fiskal yang masih dihadapi daerah.
“Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih relatif tinggi, ruang fiskal daerah masih terbatas, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat,” ujarnya di hadapan forum paripurna.
Sebagai langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk memperkuat kemandirian fiskal dan efektivitas belanja daerah.
“Pemerintah Kabupaten Soppeng akan terus melakukan penguatan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan efisiensi belanja, serta memastikan setiap program dan kegiatan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati Suwardi.
Melalui penyampaian Rancangan KUA dan PPAS ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan secara konstruktif. Sinergi ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Soppeng secara berkelanjutan.
