Jakarta–Spionasenews.com.Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menunjukkan komitmennya dalam mendukung program nasional eliminasi Tuberkulosis (TBC) dengan menghadiri Forum 8 Gubernur dan Bupati/Walikota di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Forum yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, ini bertujuan memperkuat komitmen dan aksi nyata pemerintah daerah dalam menanggulangi TBC, terutama di daerah dengan beban TBC tinggi.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) di setiap daerah. “Pembentukan TP2TB menjadi kunci untuk mempercepat eliminasi TBC di Indonesia. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan stakeholder, kita optimis bisa meningkatkan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Mendagri juga menyoroti data Global Tuberculosis Report 2024 yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kasus TBC tertinggi kedua di dunia. “Kalau di delapan provinsi ini bisa kita tekan, angkanya akan berkurang jauh, jadi siap-siap nanti akan kami tagih,” tegasnya.
Acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Kepala Staf Kepresidenan, serta para gubernur dan bupati/walikota dari delapan provinsi prioritas, termasuk Sulawesi Selatan.
Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menegaskan komitmen Pemkab Soppeng dalam mendukung eliminasi TBC. “Pemerintah Kabupaten Soppeng akan memperkuat upaya penanggulangan TBC melalui pembentukan TP2TB, peningkatan layanan kesehatan, penguatan peran desa, serta kolaborasi dengan masyarakat dan lintas sektor,” ujarnya.
Bupati menambahkan bahwa program eliminasi TBC adalah bagian dari visi pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Kami di Soppeng siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah lain, demi tercapainya Indonesia bebas TBC,” tambahnya.
Forum ini menghasilkan kesepahaman bersama untuk mempercepat eliminasi TBC melalui koordinasi lintas sektor, penyusunan rencana aksi daerah, serta komitmen nyata para kepala daerah.
