Soppeng, Spionasenews. Com. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Anarchie Arus Bakti, S.Psi., dari Partai Demokrat, menggelar reses masa sidang III Tahun Anggaran 2024/2025 di Desa Lompulle, Kecamatan Gandra, Kabupaten Soppeng. Reses yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2025 ini dihadiri oleh tokoh masyarakat dan perwakilan kelompok tani setempat. Warga menyampaikan berbagai aspirasi penting, terutama terkait program penanganan stunting dan infrastruktur.
Salah satu aspirasi yang mengemuka datang dari Hj. Rahma. Ia menyoroti program Sasaran Dahsya (Gerakan Penanganan Stunting) dan mengusulkan perubahan mekanisme penyaluran bantuan. Hj. Rahma meminta agar bantuan untuk balita stunting diberikan dalam bentuk uang tunai, bukan lagi bahan pangan mentah. Hal ini dikarenakan seringkali bahan pangan tersebut membusuk selama perjalanan dari Makassar ke Soppeng.
Menanggapi hal tersebut, Anarchie Arus Bakti menjelaskan bahwa kewenangan penyaluran bantuan Sasaran Dahsya dalam bentuk uang tunai bukan berada di tingkat provinsi. Namun demikian, ia berkomitmen untuk mengkoordinasikan aspirasi ini dengan pemerintah Kabupaten Soppeng. “Walaupun di luar kewenangan provinsi, ini menjadi tanggung jawab moral saya untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi ini ke pihak yang berwenang,” tegas Anarchie.
Aspirasi lain disampaikan oleh Petta Liming, yang menyoroti masalah banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut akibat tersumbatnya delapan titik gorong-gorong. Ia juga meminta pembangunan jalan beton sepanjang 100 meter di Lemangpatue dan pembangunan jembatan penghubung Desa Lompulle dan Desa Belo yang sangat penting untuk aktivitas pertanian warga. Sebagai antisipasi pasca-banjir, Petta Liming juga mengusulkan penyediaan benih jagung dan padi bagi 13 kelompok tani aktif di wilayah tersebut.
Anarchie Arus Bakti merespon positif seluruh aspirasi tersebut. Ia menegaskan komitmennya untuk menjembatani kebutuhan masyarakat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. “Kebutuhan dasar seperti infrastruktur, pertanian, dan penanganan banjir adalah hal mendesak yang harus segera dicarikan solusinya. Seluruh aspirasi ini akan kami sampaikan ke dinas teknis terkait,” ujarnya.
Reses ini ditutup dengan penyerapan seluruh masukan masyarakat. Aspirasi-aspirasi tersebut akan menjadi bahan pokok perjuangan legislasi Anarchie Arus Bakti di DPRD Sulsel, khususnya untuk sektor infrastruktur, pertanian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Soppeng.
