Soppeng, Spionasenews. Com. Pemerintah Kabupaten Soppeng resmi memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi para pegawainya yang berstatus Non Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Soppeng dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar pada Rabu, 2 Juli 2025, di ruang kerja Bupati Soppeng. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE., dan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Makassar, I Nyoman Hary Sujana.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Makassar, I Nyoman Hary Sujana, menjelaskan bahwa PKS ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja, termasuk JKK, JKM, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
“Kami berharap Pemkab Soppeng terus mendukung upaya perlindungan bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja rentan yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata I Nyoman.
Sebagai bentuk implementasi awal, BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis menyerahkan santunan Jaminan Kematian kepada ahli waris dua pegawai non ASN yang telah meninggal dunia. Ibu Elvina, istri almarhum Muhammad Yunus (Dinas Satpol PP), menerima santunan sebesar Rp124.500.000, sedangkan Ibu Arifa, istri almarhum Langka (Dinas PPK UKM), menerima santunan sebesar Rp42.000.000.
Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE., menyatakan bahwa PKS ini menunjukkan komitmen Pemkab Soppeng dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawainya, termasuk pegawai non ASN yang berperan penting dalam pelayanan publik.
“Semoga santunan ini meringankan beban keluarga dan bermanfaat bagi masa depan anak-anak mereka,” ungkap Bupati soppeng H. Suwardi.
Suasana haru menyelimuti penyerahan santunan tersebut, dengan Ibu Elvina menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diterima.
