Spionasenews.com–Soppeng. H.Andi Kaswadi Razak,SE menghadiri acara seminar Nasional Transformasi Risiko Pada Sektot Pertambangan yang dilaksanakan secara Virtual bertempat di Ruang SCC Lamataesso Kantor Bupati Soppeng, Rabu, 1 Desember 2021
Kegiatan seminar ini di selenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang dipusatkan di provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut dalam rangka Hari Anti Korupsi sedunia 9 Desember 2021.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. Firli Bahuri, M.Si yang dalam sambutannya mengatakan, “Kegiatan hari ini merupakan kegiatan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, setidaknya begitu banyak yang sudah kita lakukan tetapi rasanya belum lengkap karena tetap saja kita menghadapi beberapa persoalan kebangsaan, yang mempunyai 4 (empat) masalah kebangsaan sangat serius yang harus kita selesaikan yaitu bencana alam dan non alam, masalah narkoba, terorisme dan radikalisme serta masalah korupsi, beber Firli Bahuri.
Kata Firli, “Inilah 4 masalah kebangsaan yang harus di selesaikan karena sesungguhnya NKRI ada karena semangat kebangsaan para pendiri bangsa kita.
“Serta pada saat setiap acara upacara bendera kita selalu saja diingatkan dengan pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesua tahun 1945 khususnya alinea ke-4 yang tentu harus kita pahami maknanya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dikatakannya, “Korupsi adalah kejahatan serius, negara gagal dalam mewujudkan tujuan negara akibat korupsi. Korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara, bukan saja merugikan perekonomian negara. Tetapi korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak-hak rakyat dan hak asasi manusia, karena itu korupsi bisa dikatakan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan.
“Kami dari KPK sungguh berharap tidak ada lagi tindak pidana korupsi terkait investasi dan perizinan di bidang usaha, Hal ini penting karena jika kita melihat faktor besar terhadap pertumbuhan ekonomi setidaknya tiga yaitu belanja APBN maupun APBD karenanya kami berharap kepala daerah, gubernur, walikota dan bupati untuk bekerja sama dengan DPRD supaya cepat pengesahan APBD serta pelaksanaan anggaran tetapi tetap dilaksanakan secara profesional akuntabel bertanggung jawab dan tidak ada ruang untuk melakukan korupsi.
“KPK betul-betul konsentrasi untuk melakukan pemberantasan korupsi, sampai saya dan pimpinan lain begitu kami dilantik, kami segera melakukan evaluasi dan melakukan banyak penangkapan tapi korupsi masih ada. Sehingga akhirnya KPK melakukan 3 Strategi pemberantasan korupsi yaitu pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, dan pendekatan penindakan, pungkasnya.
Usai acara pembukaan dan sambutan dilanjutkan dengan yang disampaikan oleh para narasumber yakni Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc (Staf Khusus Menteri ESDM) dan Heldy Satrya Pytera (Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kementerian investasi/BKPM).
Dalam kegiatan itu turut hadir, staf ahli Bupati bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, Kadis penanaman modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. soppeng, sekretaris inspektorat Kab Soppeng. (NURSANDI)
