Makassar–Spionasenews.com. Dua alumni Himpunan Mahasiswa Politik (HIMAPOL) angkatan 90-an, Dahlan Dahi dan Muhammad Al Hamid, mencatatkan nama mereka dalam lanskap publik dengan peran dan kontribusi yang berbeda namun sama-sama signifikan. Analis politik, Jihad, dari HIMAPOL angkatan 89, menyoroti pentingnya kiprah kedua tokoh ini dalam dinamika sosial dan politik Indonesia.
Dahlan Dahi: Dari Jurnalisme Korporasi hingga Regulasi Media Digital
Dahlan Dahi saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pers periode 2025–2028, di mana ia mengemban amanah sebagai Ketua Komisi Digital & Sustainability. Selain itu, Dahlan juga dikenal sebagai CEO Tribun Network, salah satu jaringan media terbesar di Indonesia.
Dalam berbagai kesempatan, Dahlan Dahi kerap menyuarakan keprihatinannya terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi media digital. Ia menyoroti bagaimana platform global mendominasi distribusi konten dan menekan harga iklan, yang berdampak pada keberlangsungan media lokal.
“Kehadiran Dahlan Dahi di Dewan Pers sangat strategis,” ujar Jihad. “Ia tidak hanya mewakili kepentingan korporasi pers, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang ekosistem digital. Ini sangat relevan dalam era di mana media siber dan AI semakin memengaruhi cara informasi diproduksi dan dikonsumsi.”
Posisi Dahlan di Dewan Pers dinilai krusial dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menjaga keberlangsungan industri pers di era digital.
Muhammad Al Hamid: Integritas Pemilu dan Etika Penyelenggara
Muhammad Al Hamid adalah sosok yang dikenal luas karena integritas dan kompetensinya dalam bidang regulasi pemilu. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari tahun 2012 hingga 2017.
Al Hamid memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang ilmu politik. Ia meraih gelar S3 dari Universitas Airlangga, setelah sebelumnya menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin. Selain berkiprah di Bawaslu, Al Hamid juga aktif sebagai dosen dan profesor di bidang ilmu sosial dan politik. Saat ini, ia menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Muhammad Al Hamid bukan sekadar birokrat, tetapi juga seorang intelektual politik yang memiliki komitmen kuat terhadap demokrasi,” kata Jihad. “Perannya di Bawaslu dan DKPP menunjukkan dedikasinya dalam menjaga integritas pemilu dan etika penyelenggara.”
Kontribusi Al Hamid dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia tidak diragukan lagi. Pengalaman dan pengetahuannya menjadi aset berharga dalam memastikan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.
Kesimpulan
Dahlan Dahi dan Muhammad Al Hamid adalah dua contoh alumni HIMAPOL 90 yang sukses berkontribusi dalam bidangnya masing-masing. Meskipun memiliki latar belakang dan fokus yang berbeda, keduanya sama-sama memiliki peran penting dalam membentuk lanskap media dan politik di Indonesia.
