PAREPARE – Pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang menyinggung ungkapan “halal darahnya Media” ketika membahas media yang mengkritik pemerintahannya menuai sorotan dari kalangan insan pers.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian setelah rekaman suara saat Wali Kota Parepare memimpin kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III di Auditorium BJ Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Jumat (6/11/2026), beredar luas di tengah masyarakat dan kalangan jurnalis.
Dalam rekaman tersebut, Tasming Hamid mempersoalkan media yang telah menjalin kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah, tetapi masih memberitakan kritik terhadap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Bahkan, dalam arahannya kepada jajaran pemerintah daerah, muncul ungkapan “halal darahnya” ketika membahas pihak yang disebutnya sebagai Bali Bella’ atau bermuka dua.
Menanggapi polemik tersebut, Pemimpin Redaksi Media Spionase, Jamal Hasan Basir, menyatakan sangat menyayangkan apabila benar ungkapan tersebut disampaikan oleh seorang pejabat publik terhadap media.
“Saya sangat menyayangkan jika benar pernyataan ini disampaikan oleh seorang pejabat terhadap media,” ungkap Jamal Hasan Basir.
Menurutnya, seorang kepala daerah semestinya memahami kedudukan dan fungsi pers dalam kehidupan demokrasi. Media bukanlah musuh pemerintah, melainkan mitra masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.
Ia menilai, kerja sama publikasi antara pemerintah daerah dan perusahaan media tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi independensi redaksi dalam menyampaikan informasi maupun kritik.
Sebab, hubungan kerja sama pemerintah dengan media merupakan hubungan profesional, bukan hubungan yang mengharuskan media kehilangan kebebasan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Jamal menegaskan, media mempunyai tanggung jawab menyampaikan informasi berdasarkan fakta di lapangan. Ketika pemerintah menjalankan program yang baik, media patut memberitakannya. Namun, ketika terdapat persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan, media juga mempunyai tanggung jawab menyampaikan kritik kepada publik.
Kritik merupakan bagian dari demokrasi dan tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk permusuhan terhadap pejabat atau institusi pemerintahan.
Apabila terdapat pemberitaan yang dianggap tidak benar, pemerintah memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi, hak jawab, maupun hak koreksi sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers.
Karena itu, seorang pejabat publik seharusnya mengedepankan komunikasi yang santun, terbuka, dan demokratis dalam menyikapi pemberitaan media.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting dalam kehidupan demokrasi.
Pasal 3 UU Pers menegaskan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Sementara Pasal 6 menegaskan peranan pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Persoalan ini semestinya menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya bagi para pejabat publik dalam membangun hubungan dengan insan pers.
Media memiliki tanggung jawab profesional, tetapi pemerintah juga mempunyai kewajiban menghormati kebebasan pers.
Independensi redaksi tidak dapat ditukar dengan kontrak kerja sama publikasi. Sebab, ketika media kehilangan kebebasan untuk mengkritik, masyarakatlah yang paling dirugikan karena kehilangan salah satu saluran pengawasan terhadap kekuasaan.
Kemerdekaan pers bukan milik pemerintah, bukan pula milik kelompok atau kepentingan tertentu. Kemerdekaan pers merupakan hak publik yang dijamin undang-undang.
Pers boleh dikritik, pemberitaannya boleh dibantah, tetapi kebebasan jurnalistik tidak boleh dihadapi dengan diksi yang berpotensi menimbulkan intimidasi.
Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang menutup telinga terhadap kritik, melainkan pemerintah yang berani menerima koreksi dan menjawab setiap persoalan dengan fakta serta keterbukaan.
