Jakarta–Spionasenews.com. Menjelang Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), isu intervensi pemerintah kembali mencuat. Namun, PWI menegaskan bahwa penggunaan fasilitas Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Bekasi hanyalah bentuk dukungan fasilitas, bukan campur tangan.
Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menegaskan bahwa independensi PWI harus tetap terjaga. “Sejak awal wacana percepatan kongres, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria justru menekankan agar independensi PWI terjaga. Pemerintah hanya ingin kongres berjalan lancar tanpa intervensi,” ujarnya di Jakarta, Jumat (22/8/25).
Hendry juga menyoroti adanya pihak-pihak yang mencoba menggiring opini bahwa calon tertentu adalah ‘wakil resmi’ pemerintah untuk memimpin PWI lima tahun ke depan. “Saya mendapat laporan, ada yang bilang calon X harus didukung karena itu keinginan pemerintah. Bahkan disebut akan ada konsekuensi bila tidak dipilih,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hendry menjelaskan bahwa setelah melakukan pengecekan ke sejumlah pejabat pemerintah, dipastikan tidak ada arahan resmi terkait dukungan terhadap calon tertentu. “Kalau ada oknum yang memberikan dukungan pribadi, itu bukan sikap pemerintah,” tegasnya.
Selain isu intervensi pemerintah, Hendry juga menyoroti adanya tekanan dari sebuah grup media besar yang memiliki jaringan di berbagai provinsi. Menurutnya, sejumlah Ketua PWI Provinsi ditekan oleh atasan mereka di grup media tersebut agar memilih calon tertentu. “Aneh sekali. Apa kontribusi mereka untuk PWI? Nggak ada. Jadi jangan mengganggu organisasi wartawan,” ujarnya.
Hendry mengingatkan bahwa urusan media berbeda dengan urusan organisasi profesi. Pengurus PWI provinsi harus diberi ruang untuk memilih dengan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun. “Sebagai orang media, mestinya sadar jangan ikut campur menjagokan calon,” katanya.
Kongres Persatuan PWI akan digelar di BPPTIK, Jababeka, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 29–30 Agustus mendatang. Utusan dari 38 provinsi dan cabang khusus Solo akan hadir untuk memilih Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat. Agenda ini menjadi krusial setelah munculnya Kongres Luar Biasa (KLB) tandingan yang menimbulkan kesan dualisme, membuat organisasi wartawan tertua dan terbesar di Tanah Air ini terbelah dan menyulitkan organisasi dengan lebih dari 30 ribu anggota ini menjalankan program kerja.
